PMK 1 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam pengaturan nilai buku pada restrukturisasi usaha. Dalam praktik restrukturisasi usaha, terutama di lingkungan BUMN, ada satu hal yang hampir selalu membuat manajemen berhenti sejenak: implikasi pajak dari pengalihan harta.

Secara teori, jawabannya sederhana—gunakan nilai pasar.
Namun dalam kenyataan, restrukturisasi tidak selalu bicara jual beli. Ada konsolidasi, penataan ulang, dan upaya menyelamatkan struktur usaha agar lebih sehat. Di titik inilah nilai buku sering dipandang sebagai solusi.

PMK Nomor 1 Tahun 2026 hadir di ruang yang sensitif itu.
Bukan untuk menghapus prinsip nilai pasar, tetapi untuk mengatakan satu hal dengan cukup tegas:
nilai buku boleh dipakai, asal alasannya benar.

PMK ini mengingatkan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada, tetapi sering dilupakan dalam praktik:
penggunaan nilai buku bukan hak, melainkan fasilitas yang harus dimintakan izin.

Artinya, sejak awal negara ingin terlibat.
Bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan bahwa restrukturisasi yang dilakukan memang punya dasar bisnis yang masuk akal.

Di sinilah pendekatan berubah. Yang dinilai bukan hanya akta, struktur, atau skema transaksi, tetapi cerita di balik transaksi itu sendiri.

Sulit untuk tidak melihat bahwa PMK ini sangat “bernuansa BUMN”.
Definisi BUMN dipertegas, dan berbagai bentuk restrukturisasi—holding, sub-holding, pemekaran unit usaha—secara eksplisit diberi ruang untuk menggunakan nilai buku.

Ini logis. Restrukturisasi BUMN bukan sekadar keputusan korporasi, tetapi bagian dari kebijakan negara. Beban pajak yang timbul dari penggunaan nilai pasar bisa menjadi penghambat transformasi yang justru sedang didorong.

Namun dukungan ini tidak datang tanpa syarat.
Negara ingin memastikan bahwa fasilitas fiskal tidak berubah menjadi celah fiskal.

Kalau harus menunjuk satu bagian paling krusial dari PMK ini, jawabannya jelas: business purpose test.

Secara sederhana, negara ingin memastikan bahwa restrukturisasi:

benar-benar bertujuan memperkuat usaha,

bukan sekadar memindahkan aset agar pajaknya lebih ringan.

Karena itu, ada syarat yang tidak bisa ditawar:

usaha harus tetap berjalan minimal empat tahun,

aktiva tetap tidak boleh cepat dipindahtangankan,

dan rencana bisnis harus konsisten dengan praktik di lapangan.

Dalam praktik, justru di bagian inilah banyak restrukturisasi mulai rapuh.
Bukan karena niatnya buruk, tetapi karena narasi bisnisnya tidak pernah dirumuskan dengan serius sejak awal.

PMK ini juga cukup jujur soal konsekuensi.
Jika setelah persetujuan diberikan ternyata syarat-syarat tersebut tidak dijalankan, maka fasilitas nilai buku bisa dicabut, dan pajak dihitung ulang menggunakan nilai pasar.

Bagi perusahaan, ini bukan sekadar koreksi dokumen.
Ini risiko fiskal yang nyata, yang bisa muncul beberapa tahun setelah restrukturisasi dianggap selesai.

Karena itu, restrukturisasi tidak bisa lagi dipandang sebagai transaksi sekali jalan. Ia adalah komitmen jangka panjang, termasuk komitmen fiskal.

PMK ini memang memberi perlindungan bagi Wajib Pajak yang sudah lebih dulu memperoleh persetujuan nilai buku dan menjalankannya secara konsisten. Itu penting untuk menjaga kepastian hukum.

Namun ada satu catatan kecil yang tidak boleh diabaikan:
ketentuan ini akan dievaluasi dalam jangka waktu tiga tahun.

Artinya, negara masih mengamati. Jika praktik di lapangan melenceng dari tujuan awal, ruang yang diberikan hari ini bisa saja dipersempit di kemudian hari.

Jika dibaca apa adanya, PMK Nomor 1 Tahun 2026 sebenarnya tidak sedang mempersulit.
Ia justru sedang mengajak pelaku usaha untuk lebih jujur pada logika bisnisnya sendiri.

Nilai buku tetap tersedia.
Tetapi hanya bagi restrukturisasi yang:

punya arah,

dijalankan dengan konsisten,

dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya ke fiskus, tapi juga ke publik.

Bagi pelaku usaha, ini pengingat bahwa perencanaan pajak tidak bisa dipisahkan dari strategi bisnis.
Bagi praktisi pajak, ini sinyal bahwa substansi kini jauh lebih penting daripada sekadar kepatuhan formal.